4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Lengkap dengan Kiprahnya di Pemerintahan

oleh -27 Dilihat
oleh

INFOKUTIM.COM, Jakarta 4 Penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui partai pemenang pemilu 1955. Pemilu 1955 Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955. Pemilu ini disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia.

Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Saat itu, pemilu diikuti oleh 30 partai, organisasi, dan perseorangan dengan perolehan 257 kursi DPR dan 514 kursi konstitusi.

Dalam proses pemilu (1955) ada 4 partai yang menang. Empat partai yang memenangkan pemilu (1955) adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI.

Berikut INFOKUTIM.COM ulas 4 partai pemenang pemilu 1955 dan kiprahnya di pemerintahan, diambil dari berbagai sumber, Kamis (4/1/2024).

Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pencarian pemerintah yang cocok untuk demokrasi pada tahun 1950-an menimbulkan berbagai ancaman di tanah air, seperti DI/TII di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Siapa yang menentang pemerintahan yang sah saat itu. Gerakan RMS yang dibentuk oleh mantan anggota KNIL yang ingin memisahkan diri dari NKRI juga muncul di Maluku.

Dalam lingkungan seperti itu, pemilu pertama di Indonesia dirayakan pada bulan September 1955 untuk memilih anggota parlemen. Pada bulan Desember 1955, pemilihan anggota Majelis Konstituante juga diadakan yang akan merancang konstitusi baru. Pemilu (1955) menghasilkan 4 partai penting yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, NU dan Partai Komunis Indonesia. Partai Nasional Indonesia (PNI) – 8.434.653 suara, 22,32%, 57 kursi Partai Majelis Suro Islam Indonesia (Masyumi) – 7.903.886 suara, 20,92%, 57 kursi Nahdlatul Ulama (NU) – 6,415% 4 Indonesia, 1955555555% suara Indonesia % PKI ) – 6.179.914 suara, 16,36%, 39 kursi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) – 1.091.160 suara, 2,89%, 8 kursi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) – 1.003.326 suara, 2,6 kursi, 66% Partai Katolik Partai Indonesia (PSI) – 753.191 suara, 1,99%, 5 kursi Persatuan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) – 541.306 suara, 1,43%, 4 kursi Gerakan Tarbiya Islam (PERTI) – 483, 1,4% kursi Partai Rakyat (PRN,1252) suara, 0,64% , 2 partai kursi Pekerja Indonesia – 224.167 suara, 0,59%, 2 kursi Gerakan Pembela Panka Sila (GPPS) – 219.985 suara, 0,58%, 2 Partai Rakyat Indonesia – 2 Partai Rakyat Indonesia – 2 Rakyat Indonesia 60 kursi, 5%, 60 kursi Serikat Pekerja Indonesia Polisi (P3RI) – 200.419 suara, 0,53%, 2 kursi Partai Permusyawaratan Rakyat Banyak (Murba) – 199.588 suara, 0,53%, 2 kursi Warga Negara Indonesia, 7 Badan Permusyawaratan8 (1 Badan Permusyawaratan8), 01 kursi47 , 0. Partai Persatuan Indonesia ( PIR) – 178.481 suara, 0,47%, 1 kursi Grinda – 154.792 suara, 0,41%, 1 kursi Persatuan Rakyat Marhan Indonesia (Permai) – 149.287 kursi, 149,0.4 kursi, Partai (PPD6, -0414)%, 1 kursi PIR Hazairin – 114.644 suara, 0,30%, 1 kursi Partai Persatuan Islam (PPTI) – 85.131 suara, 0,22%, 1 kursi Pasukan Kemenangan, 4 kursi Umat Islam -8 0,21%, 1 kursi Persatuan Rakyat Desa (PRD) – 77.919 suara, 0,21 %, 1 kursi Partai Merdeka Republik Indonesia (PRIM) – 72.523 suara, 0,19%, 1 kursi Partai Akoma – 64.514 suara, Soedjo 0,17%, 0,17% – 53.306 suara, – 23.306 suara Lainnya, – 23,14%, 0. suara, 2,71%,-

Empat partai pemenang pemilu (1955) yang turut serta dalam pemerintahan adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah memenangkan pemilu, empat partai mengambil bagian dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Partai Nasional Indonesia (PNI) dipimpin oleh Sukarno yang saat itu menjabat Wakil Perdana Menteri. Partai berperan dalam pemerintahan dengan fokus pada nasionalisme dan kebijakan ekonomi nasionalis. Masoumi, sebuah partai Islam konservatif, berpartisipasi dalam pemerintahan dengan tujuan memperjuangkan kepentingan Islam.

Nahdlatul Ulama (NU) juga merupakan partai Islam yang berperan dalam pembentukan kabinet pemerintahan. Partai itu fokus pada kesejahteraan umat Islam di pemerintahan. Sementara itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang awalnya mendukung pemerintah, kemudian mulai berbenturan dengan pemerintah, sehingga terjadi konflik dengan partai lain dan tersingkirnya anggota PKI dari kabinet.

Keempat partai tersebut memiliki peran berbeda dalam pemerintahan, dengan fokus pada agenda politik dan ideologi masing-masing. Namun, perbedaan faksi dan ketegangan politik kemudian menyebabkan jatuhnya pemerintahan pada tahun 1959.

Pemilu pertama yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 merupakan pemilu pertama setelah memperoleh kemerdekaan dari Belanda. Pemilihan kepala daerah diadakan di Indonesia sebelum pemilihan umum nasional. Pemilihan kotamadya ini diadakan di dua wilayah Indonesia pada tahun 1951, yaitu wilayah Pengecualian dan Yogyakarta. Jika pemilu di Ukelasa memilih langsung 25 anggota DPRD, maka pemilu di Yogyakarta memilih anggota DPRD secara tidak langsung. Pemilih memilih 7.268 pemilih yang berkumpul lima pekan kemudian untuk memilih 40 anggota DPRD.

Jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia, pemilu juga dilaksanakan secara terbatas. Pemilihan diadakan untuk memilih anggota Volksraad, dimana sebagian anggota dipilih secara tidak langsung dan sebagian lainnya diangkat oleh Gubernur Jenderal. Anggota Volksraad terdiri dari orang-orang Eropa, Indo-Arab, Indo-Cina, dan masyarakat adat.

Pemilu 1955 dipersiapkan dan dilaksanakan oleh tiga kabinet terpisah. Persiapannya ditangani oleh kabinet Vilopo, sedangkan pelaksanaannya ditangani oleh kabinet Ali Sastroamidjojo dan kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu tersebut melibatkan 29 partai dan merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Partisipasi politik sangat tinggi, dengan partisipasi mencapai 97%.

Dalam beberapa dekade berikutnya, terjadi perubahan signifikan dalam aturan politik dan partisipasi di Indonesia. Pada tahun 1965, penghapusan partai di Indonesia menyebabkan perubahan dramatis dalam struktur politik. Pemilu (1971) diwarnai dengan dominasi Partai Golkar yang dianggap sebagai partai tunggal. Kemudian, pada tahun 1999, setelah era Orde Baru, terjadi perubahan besar dalam sistem politik Indonesia dengan diberlakukannya sistem multi partai dan pemilihan presiden langsung.

Peristiwa penting lainnya adalah pemilu tahun 2004 yang merupakan pemilu pertama pasca reformasi, pemilu tahun 2014 yang berhasil menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung, serta pemilu tahun 2019 yang merupakan pemilu presiden kedua pasca reformasi. Secara keseluruhan, sejarah pemilu di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam aturan politik dan partisipasi sejak tahun 1955 hingga saat ini, yang menunjukkan kemajuan demokrasi di negara ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *