INFOKUTIM.COM, JAKARTA — Pendiri Gerakan BDS, Umar Barghuti, menyerukan kepada seluruh masyarakat, lembaga, dan pemerintah Indonesia yang berkuasa untuk memboikot produk atau perusahaan terkait pelanggaran HAM di Palestina.
Omar juga menyambut baik boikot yang dilakukan Indonesia terhadap Israel (BDS). Ia mengingatkan, tindakan ini hanya bisa efektif jika dilaksanakan dengan partisipasi semua pihak.
“Kita harus mulai dari diri kita sendiri, kita harus mulai dengan memboikot produk-produk yang diketahui terlibat langsung dalam pelecehan terhadap rakyat Palestina. Lalu, yang terpenting, kita bisa efektif jika kita bekerja sama sebagai sebuah komunitas, bukan hanya sebagai komunitas. Juga lembaga dan pemerintah, kata Umar saat hampir mengikuti acara bertajuk “Mengakhiri Diskriminasi” di Balai Kota RI, Senin (29/1/2024).
Omar mengatakan cara yang digunakan untuk memerangi BDS adalah tanpa kekerasan dan mencakup boikot, divestasi, dan sanksi. Tujuan utamanya adalah menyerukan diakhirinya diskriminasi Israel, apartheid, apartheid dan hak rakyat Palestina untuk kembali ke tanah leluhurnya.
Sebagai bagian dari proses boikot, kelompok BDS sedang mempertimbangkan untuk memboikot produk-produk perusahaan yang terlibat dalam pendudukan Palestina. Namun, menurut Omar, boikot produk tersebut tidak didasarkan pada tujuan sebenarnya, yaitu produk Yahudi, Barat, atau Amerika.
“Tetapi produk-produk dari perusahaan yang mempunyai bukti keterlibatan langsung dalam penganiayaan terhadap rakyat Palestina. Jika ini adalah perusahaan-perusahaan yang melanggar hak, maka BDS juga akan menyasar mereka,” ujarnya.
Dia mencontohkan keberhasilan boikot pakaian olahraga PUMA yang menghentikan sponsorship klub-klub Israel di Palestina. Tak hanya boikot, BDS juga menyerukan penghentian atau penghentian kerja sama dengan perusahaan yang terlibat dalam pendudukan Palestina. Umar juga mendesak Indonesia untuk tidak bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Hal ini konsisten dengan pembicaraan mengenai normalisasi hubungan antara banyak negara Muslim dan Israel.
“Banyak orang kini menuntut lebih banyak waktu untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini harus ditentang karena tidak ada manfaatnya dan lebih banyak kerugian yang akan datang dari normalisasi hubungan dengan Israel. ” Selain itu, hal ini tidak ada manfaat ekonominya.” .
Omar juga mendesak pemerintah pusat dan daerah serta universitas-universitas untuk tidak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pelanggaran, termasuk mencabut sanksi militer. Lalu ada bagian sanksi, karena pemerintah Indonesia telah memberikan sanksi, salah satunya adalah melarang kapal Israel mendarat di Indonesia.
“Selain itu, kita perlu memberikan tekanan kepada negara-negara untuk memberikan sanksi seperti yang dilakukan Malaysia, yaitu memblokir kapal-kapal Israel di pelabuhan Malaysia. Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) juga sudah mengumumkan hal tersebut.”
