INFOKUTIM.COM.COM – Kedua partai calon presiden dan wakil presiden nomor tiga, Ganjar Pranowo – Mahfud MD, sangat memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan nelayan dan petani, salah satunya membutuhkan asuransi bagi mereka.
Padahal, banyak hal yang patut dicermati oleh para petani dan nelayan. Selain perlu kontrak, Perusahaan Minyak Bumi (BBM) juga bekerja dengan modal untuk mencapai laut, dan perlu memberikan asuransi kepada nelayan dan petani.
“Jika itu dilakukan, maka ini akan menjadi perlindungan terbaik bagi petani dan nelayan,” kata Ganjar Pranowo pada Konferensi Tingkat Tinggi Pangan dan Pertanian III dan Dialog Pemerintahan Presiden Tahun 2024-2029 di IPB. Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19 Desember 2023).
Calon presiden nomor tiga ini menegaskan, asuransi bagi petani dan nelayan juga merupakan bagian dari Program Prioritas Kedaulatan Kesejahteraan yang dicanangkan dirinya dan rekannya Mahfud MD.
Selain persoalan asuransi, pelaku kejahatan terjerumus ke dalam perangkap tengkulak karena harus memikirkan siapa yang akan membeli produk dan sistem informasi harga yang tidak diketahui oleh petani dan nelayan.
“Kalau pemerintah bisa masuk ke sana, cakupannya akan bagus,” tegasnya.
Menurut Ganjar, dukungan teknologi baru melalui proyek khusus atau sertifikasi diperlukan untuk meningkatkan produksi nelayan. Tentu saja, kami akan meningkatkan pengumpulan data dari setiap data demografi yang ada untuk memastikan tidak ada kesenjangan.
Ganjar mengatakan, inilah kebutuhan “kelompok data Indonesia” yang mencakup data petani dan nelayan. Misalnya, bagaimana jika sebuah keluarga mempunyai dua anak yang tidak bisa bersekolah? Bahkan, keluarga tersebut akan mendapat pinjaman langsung (BLT), asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, dan lainnya.
“Karena dia bekerja di pertanian, keluarganya juga mendistribusikan pupuk. Kalau dia nelayan, dia bisa mendapat asuransi untuk spesies lain.” Jika ada rombongan data akan diproses dengan cepat.
Ganjar sekaligus berjanji akan membersihkan kredit macet seluruh nelayan. Pemutihan ini dimaksudkan agar para nelayan lebih produktif dan sejahtera.
“Pemulihan kredit macet di kalangan nelayan selain memberikan pelatihan, penyuluhan, dan dukungan peralatan penangkapan ikan atau solar,” kata Ganjar.
Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kredit bermasalah nelayan sebesar Rp 186 miliar tidak seberapa.
Faktanya, salah satu sumber daya air yang paling buruk dikelola adalah perikanan dan hal ini perlu ditingkatkan. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022, penangkapan ikan berkelanjutan dapat meningkatkan produksi perikanan. Namun kenyataannya, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah akibat adanya illegal fishing.
“Kita peringkat keenam dari 152 negara yang melakukan illegal fishing, salah satu penyebabnya adalah karena coast guard kita kurang mampu, kita sebagai coast guard tidak dipersiapkan dengan baik. Kalau tidak, tidak jadi masalah,” kata Ganjar. .
