Berkaca Kasus Ledakan Tungku PT ITSS, Komisi VII DPR Desak Pemerintah Audit Semua Smelter

oleh -90 Dilihat
oleh

Wartawan TribuneNews.com, Dennis Destryawan melaporkan

TribuneNews.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta agar seluruh smelter diperiksa secara menyeluruh karena sering terjadi kecelakaan kerja yang berujung pada kematian.

Hal ini sebagai respons terhadap ledakan di smelter PT. Indonesia Tingshan Stainless Steel (ITSS) Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, Minggu (24/12/2023)

Mulianto meminta agar pemeriksaan dilakukan secara profesional, tidak memihak, dan menyeluruh dengan memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan kerja.

“Jangan sampai pemerintah mengabaikan masalah keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan tersebut karena masalah politik,” kata Mulianto di Jakarta, Rabu (28/12/2023).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus menghentikan sementara (suspend) seluruh aktivitas pertambangan perusahaan China di Indonesia.

Ia juga menambahkan, sudah menjadi hal yang lumrah jika sebagian besar peralatan yang digunakan di smelter Tiongkok juga diimpor dari negara tersebut. Bahkan sampai ke komponen kecil seperti baut dan mur.

Oleh karena itu, kata Mulianto, penting untuk mengetahui kualitas produk yang digunakan untuk menunjang operasional peleburan.

“Ada kemungkinan produk bekas dan suku cadangnya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan,” kata Mulianto.

Mulianto mengaku khawatir kecelakaan kerja kembali terjadi di smelter perusahaan China tersebut. Kali ini menimbulkan sedikitnya 35 korban, 19 di antaranya meninggal dunia.

Namun beberapa hari lalu terjadi kecelakaan saat bekerja di smelter PT. GNI yang menyebabkan 2 kematian.

“Ini merupakan ledakan terbesar sepanjang sejarah beroperasinya smelter milik perusahaan China di Indonesia,” kata Mulianto.

Dia mendesak pemerintah memantau masalah ini dengan serius. Penyebab ledakan smelter perlu diusut tuntas.

Entah karena keandalan pabrik yang buruk, murni kelalaian manusia, atau sebab lainnya. Pemerintah punya tanggung jawab mengusut tuntas kasus ini, kata Mulianto.

Mulyanto mengatakan, peristiwa ini harus menjadi pembelajaran penting untuk benar-benar memahami dan menjadi batu loncatan dalam mengevaluasi seluruh perjanjian kerja sama dengan perusahaan China.

“Pemerintah harus mencari akar permasalahannya agar kejadian serupa tidak terjadi dan tidak terulang kembali dalam waktu dekat,” kata Mulianto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *