INFOKUTIM.COM, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jakarta Tori Damantoro meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tengah beroperasi rumit segera melunasi utang dengan banyak vendor. Menyusul hal tersebut, BUMN Karya tengah melakukan proses pemotongan atau penelantaran sumber daya keuangan di masa depan.
Namun Tory tidak merinci orang-orang yang dimaksud. Ia juga tidak menyebut peminjaman nama BUMN Karya kepada mitranya dalam penulisan instrumen keuangan. MTI berharap uang hasil pengembalian tol ini bisa digunakan untuk membayar utang BUMN Karya kepada vendor seperti yang dilakukan kemarin, kata Tori di acara Akhir Tahun MTI di Hush Halim High Speed. Stasiun Kereta Api. Catatan mengatakan pada konferensi pers. , Jakarta Timur, Rabu (27/12/2023).
Percepatan penyelesaian utang BUMN Karya kepada vendor konstruksi untuk memperbaiki ekosistem sektor infrastruktur di Indonesia, kata Tori. Perlu diketahui, pemerintah sedang menggencarkan pembangunan infrastruktur di banyak wilayah di Indonesia.
“Alokasi penuh pembayaran vendor konstruksi adalah untuk menerapkan semangat Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan untuk mengimbangi pembangunan infrastruktur transportasi di masa depan,” tegas Tory. Pinjaman BUMN lagi
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eric Thohir menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kala (JK) soal utang badan usaha BUMN kepada perusahaannya, PT Bukaka Teknik Utama tahan lama Rp 300 miliar.
Eric mengatakan, pinjaman perusahaan BUMN kepada perusahaan JK itu untuk pembangunan proyek lama.
Namun tidak dijelaskan secara lengkap mengenai sejarah pinjaman yang dimaksud. Artinya, pinjaman itu datang sebelum dia menjabat Menteri BUMN.
“Saya yakin ini proyek lama, maksudnya bukan di zaman saya,” kata Erik kepada awak media di Teater Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).
Eric misalnya, pada tahun 2016 ada instansi pemerintah yang masih memiliki utang untuk proyek pembangunan jalan. Itu tidak menunjukkan perusahaan pemerintah yang bersangkutan atau vendor yang juga memiliki pendapatan dari perusahaan negara tersebut.
Kendati demikian, Eric mengaku akan mengusut kasus JK terkait dana perusahaan pemerintah yang punya Rp 300 miliar.
Ia pun berjanji akan melanjutkan program inovasi antar lembaga negara yang telah disepakati dengan Komisi VI DPR RI.
