DPPKB Kutim Gelar Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor Bagi Kelompok UPPKA Dalam Upaya Penurunan Stunting

oleh

SANGATTA – Dalam upaya membantu meningkatkan pendapatan keluarga akseptor melalui kelompok-kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) melalui pembelajaran usaha ekonomi keluarga akseptor, Selasa (5/7/2022) di Ruang Pertemuan TP PKK Kutim.

Kegiatan ini dihadiri Ketua TP PKK Kutim Hj Siti Robiah, Kordinator Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Kaltim Siti Mayasari Hamzah, Yuliana Kala Lembang, Mustika dari DPPKB Kutim dan undangan lainnya, yang menjadi peserta Orientasi sebanyak 30 orang yang terdiri Kader Kelompok UPPKA, Pengurus Kampung KB dan Penyuluh KB Lokus Pro PN dari Kecamatan Sangkulirang, Kaliorang, Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Yang menjadi Pemateri dari DPPKB, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Kutim.

Disampaikan oleh Kadis PPKB Kutim dr Setiadi Halim melalui Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Yuliana Kala Lembang, PEK ini berupa pemberdayan kelompok-kelompok usaha tapi lebih mengarah kepesertaan mereka dalam ber KB.

“Diharapkan kelompok ini bisa menjadi salah satu kelompok yang bisa mengedukasi dan memotivasi kepada anggotanya untuk menjadi akseptor KB, bagi akseptor KB non MKJP dapat beralih menjadi akseptor KB MKJP, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang,” ujar Yuliana.

Dalam Orientasi PEK ini, kelompok UPPKA diberikan pembekalan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mempunyai legalitas dan diharapkan mampu untuk tumbuh dan berkembang di masyarakat.

“Jadi semakin banyak pelaku ekonomi, maka keluarga akan semakin sejahtera,” kata ia.

Dirinya menyebut kenapa ada pemateri dari Dinas Ketahanan Pangan, hal ini agar bisa memberikan edukasi tentang bagaimana pemanfaatan pekarangan untuk dijadikan usaha, apakah untuk diri sendiri bahkan untuk orang lain.

“Sedangkan pemateri dari Dinas Koperasi dan UMKM lebih mengarah pada legalitas usaha dan pengelolaan usaha dengan baik dan benar,” jelas Yuliana.

Terakhir Yuliana menyampaikan melalui program prioritas ini diharapkan Kader Kelompok UPPKA, Pengurus Kampung KB dan Penyuluh KB Lokus Pro PN dapat menjadi penggerak bagi keluarga akseptor lainnya untuk ikut serta dalam meningkatkan kemandirian keluarga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.