SANGATTA. Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya Meminta Pemerintah Agar Dalam Pelaksanaan APBD 2023 Secepatnya Berjalan – Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya mengapresiasi upaya pemerintah dalam penyusunan Nota Pengantar Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Anggaran Sementara APBD (KUA-PPAS) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Tahun Anggaran 2024, yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim, juga dalam melakukan koordinasi kerjasama yang baik serta mendukung untuk segera dilakukan pembahasan yang lebih terperinci antara Pemkab Kutim dan DPRD Kutim sesuai jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan oleh, David Rante saat menyampaikan pandangan umumnya pada Rapat Paripurna Ke-18 DPRD Kutim tentang Penyampaian Pandangan Umum Dalam Dewan Terhadap Nota Penjelasan Pemerintah Mengenai (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 Kutim, yang digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD Kutim, Senin (17/7/2023).
Lebih lanjut Politisi dari Partai Gerindra itu menyampaikan beberapa catatan Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, diantaranya dalam penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS APBD 2024 terjadi penambahan APBD 2024 yang sangat signifikan.
“Apabila dibandingkan dengan APBD 2023 dari Rp 5,9 triliun menjadi Rp 8,158 triliun, oleh karena itu Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya meminta Pemerintah untuk menyusun langkah-langkah yang konkrit dan strategis, efektif baik dalam penyusunan dan pembahasan APBD 2024 maupun pelaksanaan APBD 2024 tersebut,” pintanya.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya Meminta Pemerintah Agar Dalam Pelaksanaan APBD 2023 Secepatnya Berjalan
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, juga meminta Pemerintah agar dalam pelaksanaan APBD 2023 secepatnya dapat berjalan agar semua program dan kegiatan APBD 2023 dapat terlaksana dan tidak ada yang menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).
“Dalam merumuskan kebijakan pembangunan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta melakukan penyempurnaan melalui optimalisasi program dan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan penciptaan daya saing melakukan percepatan pelaksanan program dan kegiatan APBD sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pembangunan,” sebutnya.
Terakhir Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, meminta kepada Pemerintah agar dalam pembahasan KUA-PPAS 2024 dari sisi pendapatan dan sisi belanja datanya dapat disajikan dengan baik dan mendetail sesuai dengan system yang ada dan dapat dipahami serta dimengerti secara praktis.
Post Views: 17
