JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar rapat prakoordinasi (pra-rakor) mengawali Rakor Transmigrasi yang digelar di Makassar pada 5 hingga 8 Mei 2024.
Dalam rapat prakoordinasi tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Sigits Mustofa mengirimkan instruksi kepada pimpinan departemen yang bertanggung jawab di bidang migrasi. Sekretaris Ditjen bersama para direktur Ditjen PPKTrans Pratama menyampaikan beberapa poin penting, antara lain pemenuhan tujuan RPJMN 2O2O-2O24, percepatan penjajahan tanah, dan pengelolaan barang milik negara (BMN).
Selain itu, Menteri Desa PDTT diharapkan membuka dan mengikuti langsung rapat koordinasi pada Senin (06/05/2024). Rakor kali ini mengangkat tema “Tercapainya tujuan program RPJMN 2O2O-2O24: terlaksananya kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing”.
Tujuan rakor ini antara lain pemantapan kegiatan antarlembaga untuk memenuhi tujuan RPJMN 2O2O-2O24, sinkronisasi rencana revitalisasi daerah dengan kebutuhan pembangunan daerah dan arah kebijakan, serta penjajakan peluang pembangunan melalui panel diskusi terkait modernisasi. migrasi dengan alternatif pembiayaan perumahan dan pengembangan ekonomi perikanan,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (5/5/2024).
Pakar dari seluruh kementerian/lembaga juga diundang dalam rapat koordinasi ini, antara lain Deputi Pembangunan Daerah Bapena, Dirjen Pengelolaan Agraria Kementerian ATR/BPN, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, dan Dirjen Perikanan Budidaya. . Kementerian Kelautan dan Perikanan dan akan dipimpin oleh Deputi Direktur Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi Sekretariat Kabinet.
Selain itu, Sekjen Direktorat Sigit telah mengesahkan Perpres 19/2O24 tentang transmigrasi, peraturan baru tentang transmigrasi yang menjadi modal penting bagi upaya pembinaan dan pengembangan migrasi modern ke depan.
Sigits juga mengingatkan seluruh satuan kerja yang menerima dana bantuan dan tugas dekonsentrasi kegiatan transmigrasi pada tahun 2024 agar segera mempercepat pengadaan barang dan jasa serta proses penyusunan DPR guna mempercepat pelaksanaan anggaran.
Sekadar mengingatkan, transmigrasi pertama kali dilakukan pada tahun 1905. Setelah Indonesia merdeka, transmigrasi pertama kali dilakukan pada tahun 1950. Sejak saat itu hingga saat ini, program transmigrasi telah berjalan selama 74 tahun.
Beberapa catatan penting yang dicapai program transmigrasi selama perjalanannya antara lain relokasi, pengorganisasian dan pemukiman sekitar 2,2 juta jiwa atau sekitar 9,2 juta jiwa.
Penyelenggaraan persebaran penduduk yang begitu besar mengawali pembangunan di wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolir baik dari segi aksesibilitas maupun sumber daya. Pembangunan wilayah yang berlangsung berkat program transmigrasi mampu mendorong terbentuknya wilayah administratif baru, yakni 1.567 desa akhir, 466 ibu kota kecamatan, dan 116 ibu kota.
