SANGATTA. Realisasi Anggaran 2023 Yang Terkesan Lamban, Fraksi Golkar Ingin Pemkab Kutim Segera Melaksanakan Program Kegiatannya – Fraksi Golongan Karya (Golkar) berpendapat bahwa dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus lebih fokus kebijakan kepada pembangunan yang lebih di butuhkan rakyat dan bermanfaat.
Pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 ayat 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.
Berdasarkan hal tersebut, dalam Rapat Paripurna Ke-18 DPRD Kutim tentang Penyampaian Pandangan Umum Dalam Dewan Terhadap Nota Penjelasan Pemerintah Mengenai KUA-PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 Kutim, yang digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD Kutim, Senin (17/7/2023).
Fraksi Partai Golkar memandang bahwa upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan.
“Dengan kata lain, setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim seharusnya berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutim. Hal ini sebagai bekal utama kita untuk percaya diri membangun Kabupaten Kutim kedepan yang lebih maju,” ucap Hasnah mewakili Fraksinya, dihadapan peserta Rapat Paripurna Ke-18 DPRD Kutim.
Berkenaan dengan itu, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa pemerintah daerah harus menjalankan segala potensi untuk bisa mencapai tujuan masyarakat Kutim.
“Dengan itu APBD Kabupaten Kutim adalah anggaran pro rakyat, artinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga Pemkab Kutim harus selalu bisa “memasang mata dan telinga” untuk mengetahui dan memahami keinginan masyarakat Kutai Timur,” tegasnya.
Berdasarkan paparan yang tertulis pada Nota Pengantar Bupati pada penyampaian rancangan KUA-PPAS APBD 2024, Fraksi Golkar memberikan beberapa masukan dan catatan diantaranya dalam proses pembahasan KUA-PPAS kedepan harus sesuai waktu yang direncanakan.
Lanjut Hasnah, program dan kegiatan yang akan dialokasikan anggarannya harus benar-benar berdasarkan program dan hasil Musrenbang yang diusulkan pemerintah desa serta aspirasi masyarakat yang berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Kutim.
“Pada belanja modal di proyeksikan sebesar Rp. 3.9 triliun, maka Fraksi Golkar meminta agar dalam perencanaan anggaran belanja modal dapat di prioritaskan pada infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar. Selain itu juga, program kegiatan yang menjadi prioritas RKPD harus bisa dilaksanakan secara tepat waktu,” harapnya.
Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pengendalian bencana harus di dasarkan mitigasi dan peta resiko kerawanan seluruh wilayah Kutai Timur. Sehingga penanganan bencana dapat tertangani dengan cepat dan tepat.
Realisasi Anggaran 2023 Yang Terkesan Lamban, Fraksi Golkar Ingin Pemkab Kutim Segera Melaksanakan Program Kegiatannya
“Fraksi Golkar meminta kepada Bupati untuk menginstruksikan kepada Perangkat Daerah (PD) yang belum melakukan realisasi anggaran 2023 agar segera melaksanakan program kegiatan. Khususnya pada PD yang memegang program kegiatan strategis, seperti Dinas PU, Perkim, Pertanian serta PD lainnya yang memegang program strategis bagi kepentingan masyarakat,” pintanya.
Terakhir, Fraksi Golkar mengingatkan kembali kepada Pemkab yang pada APBD 2022 terdapat SiLPA yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sesuai ketentuan perundang-undangan SiLPA dapat dimasukan dalam struktur APBD-P tahun anggaran 2023.
Post Views: 13
