INFOKUTIM.COM, JAKARTA – Pemerintah berencana melanjutkan program pelayanan pangan pada tahun depan. Namun penyaluran subsidi akan lebih ketat dan diverifikasi dengan Identitas Nasional (NIK) di KTP masing-masing.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, pihaknya dan Bulog bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Tahun depan kita butuh bahan pangan untuk keperluan lebih banyak, jadi kalau uangnya kita serahkan ke KPM, kita tambahkan foto dan NIK (Nomor Kependudukan) di daftar alamatnya, supaya tidak ada kemungkinan kita meleset dari sasaran tersebut,” Arief dikatakan. Jumat (29/12/2023).
Mulai Januari, Bulog akan menyalurkan pangan kepada 22.004.077 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan menggunakan data P3KE Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Berdasarkan informasi tersebut, dibandingkan KPM 2023, jumlah penerimanya meningkat sebesar 8%.
Presiden Joko Widodo fokus pada cara mendistribusikan pangan dengan baik. Hal ini merupakan salah satu kebijakan yang akan memberikan bantalan bagi stabilitas perekonomian akibat siklus El Niño yang berdampak pada produksi pangan dan pasokan pangan, serta membantu dan membantu masyarakat memperoleh pendapatan lebih sedikit.
Soal kemungkinan penerimanya berbeda dengan informasi yang kami gunakan sebelumnya, hal itu pasti terjadi. Kami dan Bulog siap mendukung agar informasinya kompatibel. Berbeda. Maka kebenaran saluran ini selalu menjadi perhatian Presiden. Jokowi, jadi dia selalu konfirmasi kalau ketemu masyarakat,” kata Arief.
Bantuan pangan pelaksanaan kedua tahun 2023 Hingga 28 Desember, penggunaan persediaan pangan sebanyak 853.851.760 kg beras mencapai 99 persen atau 845.347.690 kg. Pendistribusian tuntas ditargetkan Perum Bulog hingga akhir tahun 2023, khususnya di wilayah timur Indonesia yang memiliki permasalahan tersendiri di wilayah tersebut.